Home >> Nasional >> Selangkah Lagi Munuju Pengesahan RUU Cipta Kerja

Selangkah Lagi Munuju Pengesahan RUU Cipta Kerja

5f27a7d218e8c

Bekasi-Bhatara, DPR telah menyelesaikantentang pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja pada sabtu (3/10/2020) malam.

Selangkah lagi RUU Cipta Kerja akan di sahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR.

Meski belum ada jadwal resmi, tetapi yang pasti DPR akan memasuki masa reses pada 9 Oktober.

DPR akan menggelar rapat paripurna sebelum tanggal tersebut. Dalam rapat kerja pengambilan keputusan Sabtu malam lalu, hanya dua dari sembilan fraksi yang menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Dua fraksi itu yakni PKS dan Partai Demokrat yang menyatakan menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menganggap RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai kegentingan di tengah dampak pandemi Covid-19 yang saat ini dihadapi Indonesia.

Selain itu, ia berpendapat RUU Cipta Kerja berpotensi memberangus hak-hak pekerja dan pembahasannya sejak awal cacat prosedur. “Fraksi Demokrat menyatakan menolak pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Fraksi Demokrat menilai, banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak perlu terburu-buru,” ujar dia.

Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa sependapat dengan Hinca. Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja karena pembahasannya dinilai tidak sensitif dengan situasi yang terjadi saat ini

Buruh Akan Mogok Kerja di Lingkungan Perusahaan Pelibatan publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga dikatakan minim.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, hadirnya RUU Cipta Kerja akan mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. RUU Cipta Kerja dinilai akan mempermudah proses perizinan dan masuknya investasi di Tanah Air. Hasilnya, akan banyak pembukaan lapangan kerja. “RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien mudah dan pastinya dengan ada penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik,” ujar Airlangga melalui siaran pers, Minggu (4/10/2020).

 

 

 

 

( Sumber : Kompas.com )

 

 

 

[Ndi]  

Facebook Comments

Baca Juga!..

sri

Tiap Ada PSBB, Pendapatan Pajak Tertekan

  Bekasi-Bhatara, Pendemi virus corona (Covid-19) telah menekan pendapatan negara terutama dari sisi perpajakan, Menteri ...

Mulai Hari ini, KRL Beroperasi Normal

Mulai Hari ini, KRL Beroperasi Normal

Jakarta – Bhatara, Mulai hari ini senin, 19 Oktober 2020, pengguna Transportasi Umum Kereta Api dapat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *