Home >> Nasional >> Draf Undang-Undang Cipta Kerja Dikirim Ke Presiden Hari Ini, Belum Bisa Di Akses Publik

Draf Undang-Undang Cipta Kerja Dikirim Ke Presiden Hari Ini, Belum Bisa Di Akses Publik

dpr uu cipta

Bekasi-Bhatara, Draf Undang-Undang Cipta Kerja telah di rampungkan DPR, Wakil Ketua DPR Azizi Syamsudin menyatakan Pada Selasa (13/10/2020), paling lambat draf akan di kirimkan ke Presiden Jokowi Dodo pada Rabu (14/10/2020).

Draf yang di kirim ke Presiden yaitu terdiri atas 812 halaman. Sebanyak 488 halaman merupakan isi Undang-undang, semetara sisanya merupakan penjelasan.

Draf yang berjumlah 812 halaman tersebut telah melalui perbaikan dan pengeditan oleh Kesekjenan DPR setelah di sahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020, “Tenggat untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini jatuh pada 14 Oktober 2020,” kata dia.

Menurut Azis, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa DPR memiliki waktu selambat-lambatnya tujuh hari menyerahkan RUU kepada presiden sejak tanggal persetujuan.

Di situs resmi DPR atau pemerintah Undang-Undang Cipta Kerja namun saat ini belum dapat di akses oleh publik, bahkan situs DPR dalam bagan proses Prolegnas Prioritsa, RUU Cipta Kerja beru terekam hingga pembicaraan tingkat I.

Publik baru dapat mengakses draf UU Cipta Kerja Setelah draf tersebut di kirim ke presiden. “Ketika resmi besok UU Cipta Kerja dikirim ke presiden sebagai kepala pemerintahan, maka secara resmi UU ini menjadi milik publik secara mekanisme,” ujar Azis. Politikus Partai Golkar itu pun menjamin tidak ada perubahan substansi selama proses pengeditan draf UU Cipta Kerja.

Menurut dia, penyusutan jumlah halaman disebabkan pengubahan format ukuran kertas yang semula A4 menjadi legal.

Pimpinan DPR: Substansi Tak Diubah Dia mengatakan, upaya mengubah substansi seperti menambahkan ayat atau pasal dalam RUU yang telah disetujui di paripurna merupakan tindak pidana. “Tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu sumpah jabatan kami. Karena itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal,” ucap Azis.

 

 

 

 

 

( Sumber : Kompas.com )

 

 

 

[Ndi]
Facebook Comments

Baca Juga!..

sri

Tiap Ada PSBB, Pendapatan Pajak Tertekan

  Bekasi-Bhatara, Pendemi virus corona (Covid-19) telah menekan pendapatan negara terutama dari sisi perpajakan, Menteri ...

Mulai Hari ini, KRL Beroperasi Normal

Mulai Hari ini, KRL Beroperasi Normal

Jakarta – Bhatara, Mulai hari ini senin, 19 Oktober 2020, pengguna Transportasi Umum Kereta Api dapat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *