Home >> Nasional >> DPRD Dan Gubernur DKI Terancam Tidak Dijagi Selama 6 Bulan Jika APBD 2020 Belum Disahkan

DPRD Dan Gubernur DKI Terancam Tidak Dijagi Selama 6 Bulan Jika APBD 2020 Belum Disahkan

5dbfe5a12ae2c

Bekasi-Bhatara, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA PPAS) untuk Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2020 masih belum disahkan. Dokumen tersebut harus di serahkan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) paling lambat tanggal 30 November 2019.

Anggota DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terancam tak di gaji selama 6 bulan jika KUA PPAS tak di kirim  dalam batas waktu hingga 30 November ini untuk mengesahkan APBD DKI Jakarta 2020.

Seperti di ketahui, KUA PPAS baru di bahas DKI bersama DPRD pada 23 oktober 2019, padahal dokumen tersebut telah di terima oleh dewan sejak Juni 2019.

Aturan batas pengesahan APBD 2020 itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Iya benar itu, pengenaan sanksinya (tidak digaji) dan tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017,” kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Syarifuddin mengatakan, sebelum diputuskan Gubernur dan DPRD DKI Jakarta tidak digaji, Kemendagri akan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan pengesahan APBD tersebut. Pihak yang menyebabkan keterlambatan itulah yang tak digaji, apakah itu gubernur atau DPRD.

“Nantikan kalau pengenaan sanksi ada tim lagi dari Inspektorar Jenderal Dalam Negeri yang memeriksa dan evaluasi apa penyebabnya. Jadi kalau katakanlah kepala daerah penyebabnya, nah yang kena sanksi kepala daerahnya. Tapi kalau Inspektorat menilai yang memperlama itu DPRD-nya, ya DPRD nya yang kena sanksi. Jadi gitu prinsipnya bukan serta-merta tak digaji sebab APBD itu anggaran mengikat,” kata Syarifuddin.

Pembahasan APBD DKI 2020 baru dibahas setelah pimpinan DPRD DKI Jakarta definitif diambil sumpahnya dan setelah alat kelengkapan dewan (AKD) di antaranya komisi dan badan dibentuk.

Pimpinan DPRD DKI diambil sumpahnya pada 14 Oktober. AKD dibentuk pada akhir Oktober.

 

(sumber : Detik.com/Gatra.com)

 

 

 

[ndi]
Facebook Comments

Baca Juga!..

365a198c-5d34-41d8-a5b7-44c8e29ecec6_169

Ketua MPR Ingatkan Pacasila Harus Mejadi Dasar Di Keluarga Dan Masyarakat

Bekasi-Bhatara, Bambang soesatyo selaku Ketua MPR menekankan bahwa pancasila harus menjadi dasar nilai bagi pembentukan ...

cpns_ratio-16x9

Pendaftaran CPNS Di Buka Pada Tengah Malam Nanti

Bekasi-Bhatara, Lowongan Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (cpns) baru bisa melakukann pendaftaran nanti mamalam tepatnya ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *